Dilema Penyaluran Dana Desa

Salah satu agenda penting yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini adalah pembangunan desa. Visi pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam program Nawacita memberikan ide pembangunan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bukti keseriusan pemerintah dalam pembangunan desa diwujudkan dengan menaikkan anggaran dana desa dari Rp 20,7 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 46,9 triliun pada tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017 dana desa dinaikkan lagi sebesar Rp 60 triliun.

Namun demikian, peningkatan anggaran dana desa yang disediakan oleh pemerintah tidak dibarengi dengan penyerapan anggaran yang maksimal pada tahun 2016. Seperti yang dilansir oleh detik finance, Rabu (29/3),  sebanyak 241 desa tidak mendapatkan dana desa. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, ada beberapa faktor yang menyebabkan 241 desa itu tidak dapat menerima dana desa.

Pertama, pemerintah daerah (kabupaten/kota) belum menyediakan aturan terkait dana desa. Sebagaimana yang termuat dalam website Kementerian Keuangan RI, syarat penyaluran dana desa dari kabupaten/kota ke desa adalah desa telah menetapkan APBDes dan telah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, daerah tersebut telah menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kedua, adanya perubahan status desa menjadi kelurahan. Dengan adanya perubahan status tersebut maka kelurahan tidak berhak mendapatkan dana desa. Hal tersebut selaras dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendanaan perubahan status dari desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Ketiga, adanya daerah yang termasuk kategori desa tetapi tidak mempunyai penduduk. Permasalahan ini biasanya terjadi di daerah perkebunan. UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8 menyebutkan salah satu pertimbangan pembentukan desa adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada setiap provinsi di Indonesia berbeda-beda. Oleh sebab itu, jumlah penduduk dapat menentukan apakah suatu daerah masuk ke dalam kategori desa atau tidak.

Keempat, adanya perubahan nomenklatur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perubahan nomenklatur ini berdampak pada perubahan kebijakan anggaran dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan anggaran dan program OPD lama secara otomatis menyesuaikan dengan kebijakan anggaran dan program OPD baru. Hal ini mengakibatkan pencairan dana desa menjadi terlambat pada tahun 2016.

Guna menyelesaikan permasalahan penyerapan anggaran dana desa yang belum maksimal pada tahun 2016, maka peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi pada desa menjadi sangat penting. Harus diakui pelaksanaan program dana desa yang terbilang baru ini masih banyak kendala. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, permasalahan aturan terkait dana desa belum tersedia. Pemerintah kabupaten/kota hendaknya bersinergi dengan pemerintah desa menyusun regulasi terkait pencairan dana desa dan beberapa aturan lain yang diperlukan. Selanjutnya, desa yang merupakan daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan pada asas kepastian hukum sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23.

Selain itu, penggunaan dana desa juga memerlukan pengawasan dari berbagai pihak seperti: Satgas Dana Desa, NGO, media, dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar penggunaan dana desa tepat sasaran sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan. Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan dana desa yang tepat sasaran mampu meningkatkan potensi desa terutama pada sektor pertanian, perikanan dan UMKM.

Rudy Tri Hermawan

Staf Bid. Aset Daerah BPPKAD Kab.Blora