Isu Negarawan Dibalik Terpilihnya Saldi Isra

Kata “negarawan” menjadi hal menarik yang dibicarakan akhir-akhir ini. Kata tersebut menjadi syarat mutlak panitia seleksi (pansel) bentukan Presiden Joko Widodo dalam memilih hakim konstitusi. Memang secara pasti arti kata negarawan masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapatan bahwa negarawan adalah orang yang mampu menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Salah satu contohnya pendapat yang diungkapkan Prof. Saldi Isra, dalam tulisannya “Upaya Menyelamatkan MK” mengutip perkataan Manuel L. Quezon Presiden Filipina (1935-1944),”my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins”. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online menyatakan bahwa negarawan adalah ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Bahkan beberapa pihak berpendapat secara sederhana bahwa negarawan adalah orang yang sudah selesai dengan urusan dunianya.

Saat ini eksistensi lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Belum lama ini publik dikagetkan oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu hakim MK, Patrialis Akbar. Patrialis diduga menerima suap terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa tahun sebelumnya, wajah MK juga tercoreng kasus mantan ketua MK, Akil Mochtar yang tertangkap tangan oleh KPK di rumah dinasnya. Akil diduga menerima suap penanganan sengketa hasil pemilihan Bupati Gunung Mas. Kedua kasus yang menjerat hakim MK tersebut membuat masyarakat menjadi sadar bahwa tidak ada lagi lembaga peradilan yang terbebas dari kejahatan korupsi. Kekecewaan masyarakat yang mendalam terhadap lembaga peradilan tercermin dalam pernyataan Presiden Joko Widodo seperti yang dilansir Kompas (29/1) ”Seluruh negeri pasti kecewa”.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai “penjaga terakhir konstistusi” di Indonesia memang rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kejahatan korupsi. Hal tersebut wajar karena Mahkamah Konstitusi memberikan putusan hukum terakhir yang bersifat mengikat. Para pencari keadilan akan habis-habisan menggunakan segala cara agar kasusnya menang. Disinilah sebenarnya hakim MK tidak saja mempertaruhkan integritasnya sebagai penegak hukum tetapi juga mempertaruhkan kewibawaan MK sebagai institusi hukum yang terbebas dari intervensi kekuatan politik manapun. Sejalan dengan hal tersebut, Saldi Isra mengutip kebenaran postulat klasik yang relevan dengan posisi MK saat ini: kuasa cenderung disalahgunakan (power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely)

Upaya mengembalikan kepercayaan publik yang sempat terpuruk pada lembaga penegak keadilan tidaklah mudah. Salah satu cara mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia khususnya MK adalah proses seleksi hakim MK yang transparan dan partisipatif. Hal tersebut dengan UU Nomor 24 tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2011. Selain proses seleksi yang transparan dan partisipatif, pemilihan hakim MK harus obyektif dan akuntabel. Apabila menilik ke belakang model seleksi hakim MK yang transparan dan partisipatif ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY serta merta memilih Patrialis Akbar yang berlatarbelakang politisi menjadi hakim MK tanpa melibatkan panitia seleksi dan masukan dari masyarakat. Tentu saja pada saat itu terpilihnya Patrialis Akbar menjadi hakim MK menuai kritikan dari berbagai pihak karena melanggar prosedur yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

Berbeda dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo berusaha memperbaiki proses seleksi hakim MK dengan melibatkan panitia seleksi. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi maka pansel mengajukan tiga nama calon hakim MK yang akan dipilih oleh presiden. Pada akhirnya Presiden Jokowi memilih Saldi Isra menjadi hakim konstitusi. Saldi Isra adalah ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas dan aktivis antikorupsi. Berbagai penghargaan yang diraih oleh Saldi Isra terkaitkiprahnya sebagai aktivias antikorupsi antara lain: Bung Hatta Awards, Megawati Awards, dan lain sebagainya. Terpilihnya Saldi Isra diharapkan mampu mengembalikan kehormatan dan kewibawaan MK serta kepercayaan masyarakat.

Pertanyaan besar yang saat ini mungkin ada dalam benak pegiat antikorupsi adalah apakah sosok negarawan sudah dimiliki oleh Saldi Isra? Adalah hal yang wajar jika seorang hakim MK dituntut memiliki jiwa kenegarawanan karena mereka mengemban amanah yang mulia yaitu menegakkan kehidupan berbangsa melalui konstitusi sesuai dengan prinsip negara hukum.

Apabila dibandingkan dengan hakim agung, persyaratan menjadi hakim konstitusi terlihat lebih berat. Berdasarkan pasal 24 C ayat (5) UUD 1945, seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara sedangkan pasal 24 A UUD 1945 menyatakan bahwa hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal yang menarik dari perbandingan kedua syarat tersebut adalah kata “negarawan”. Panitia seleksi menekankan syarat negarawan inikarena nantinya hakim MK menjadi “the guardians of constitution” terakhir di Indonesia.

Menurut Kurnia Ramadhana, seorang aktivis antikorupsi ICW, risalah perubahan UUD 1945 telah memberikan arti kata negarawan. Lebih lanjut Kurnia mengatakan setidaknya ada empat unsur yang harus dimiliki seorang negarawan:mempunyai keahlian, layak menjadi salah satu tumpuan untuk menegakkan negara hukum, independen terhadap posisinya, bijak dan mampu mengambil jarak terhadap kepentingan sempit kelompok atau golongan.

Belajar dari kasus yang menimpa Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, menurut Kurnia Ramadhana pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dilakukan oleh MK adalah membentengi MK dari perilaku-perilaku koruptif yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Setidaknya ada dua langkah yang bisa diambil MK: pertama, MK harus membentuk zona antikorupsi di lingkungan internal. Ini penting untuk dijadikan komitmen dari seluruh pegawai dan hakim bahwa lingkungan kerja mereka adalah lingkungan kerja yang berintegritas, transparan, akuntabel dan antikorupsi. Kedua, model pengawasan. Pasca kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, pengawasan internal dan eksternal di lingkungan MK harus diperketat. MK seharusnya tidak lagi resistan soal pengawasan terhadap lembaganya.

Lain halnya dengan Saldi Isra, sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi dia memberikan kritik terhadap pengawasan internal MK (dewan etik) yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dewan etik dibentuk pasca tertangkapnya Akil Mochtar tetapi beberapa tahun kemudian kasus serupa terulang kembali. Kali ini Patrialis Akbar mempermalukan lembaga peradilan yang pernah menaunginya. Dewan etik dinilai tidak mampu menjaga kewibawaan dan kehormatan MK. Oleh sebab itu perlu dipikirkan lagi model dewan etik yang berbeda dari sebelumnya sehingga mampu menjadi semacam sistem peringatan dini (early warning system) bagi MK. Keberadaan dewan etik juga harus mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menjaga perilaku hakim.

Sekali lagi, harapan besar masyarakat Indonesia berada di pundak Saldi Isra sebagai hakim konstitusi yang baru untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu Saldi juga dituntut untuk berjuang keras mengembalikan kehormatan dan kewibawaan MK. Jika selama ini Saldi Isra dikenal sebagai pengamat/ahli hukumtata negara yang kritis lewat tulisan-tulisannya terkait penegakan hukum dan kejahatan korupsi maka sekarang waktunya bagi Prof. Saldi untuk mengeksekusi ide-ide positif yang dia miliki untuk memperbaiki wajah buram penegakan hukum di Indonesia.

 

*) Rudy Tri Hermawan

Staf Bidang Aset Daerah BPPKAD Kab. Blora