Wacana Teknologi E-voting Dalam Pemilu di Indonesia

Pemilihan Umum (pemilu) atau yang biasa dikenal dengan pesta demokrasi merupakan wahana bagi seluruh warna negara yang sudah memenuhi ketentuan untuk memberikan suaranya memilih pemimpinnya, baik itu presiden dan wakil presiden maupun wakil rakyat yang duduk di parlemen. Sejak tahun 2004, Indonesia mengadakan pemilu dalam dua tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota DPR, baik DPRD kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Selain itu juga untuk memilih anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pada tahap kedua pemilu digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang tata cara pemberian suara pemilih masih menggunakan sistem manual yaitu dengan mencoblos atau mencontreng gambar partai atau orang. Dengan semakin majunya teknologi, akhir-akhir ini ditawarkan cara pemberian suara yang baru yaitu menggunakan sistem E-Voting. E-Voting berasal dari kata Electronic Voting mengacu pada penggunaan teknologi informasi dalam pemberian suara pada pemilu.

Dasar Hukum E-Voting

Pemungutan suara elektronik atau electronic voting (E-Voting) telah diperkenankan menjadi salah satu metode pemberian suara yang sah oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan No. 147/PUU-VII/2009. Disamping keputusan MK tersebut, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemilu juga telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ITE pasal 5 disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dengan demikian hasil pemilu yang dihitung dan disampaikan secara elektronik telah dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah untuk menentukan hasil pemilu. Hal lain yang penting adalah perlunya rekomendasi teknis penyelenggaraan pemilu elektronik yang akan terus diperbaiki dan disempurnakan agar menjadi standar pemilu elektronik indonesia untuk menjamin pemilu elektronik yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Setiap komponen teknologi wajib diuji dan disertifikasi sesuai persyaratan teknis. Persyaratan teknis tersebut meliputi enam bidang yang berbeda yaitu aksesibilitas, interoperabilitas, sistem operasi, keamanan, audit dan sertifikasi. Terakhir, tentu saja yang sangat penting adalah acuan teknis yang diadopsi wajib memenuhi azas pemilu Indonesia yaitu luber jurdil.

Penggunaan Teknologi E-Voting di Indonesia

Penggunaan teknologi E-Voting di Indonesia sudah dilakukan di Kabupaten Jembrana, Bali sejak tahun 2009 untuk memilih kepala dusun. Proses E-Voting diawali dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbasis chip. Dengan KTP ini didapatkan data dasar tentang pemilih dan tidak memungkinkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Jika Tempat Pemungutan Suara (TPS) biasanya hanya menampung 500-700 pemilih, maka dengan menggunakan teknologi ini TPS bisa menampung 1000 pemilih. Pada bulan Oktober tahun 2010, KPU dan Bawaslu Kabupaten Jembrana menyatakan sudah siap menggunakan teknologi E-Voting dalam Pemilukada. Hal ini tentu saja diikuti dengan persiapan SDM dan pemahaman tentang teknologi E-Voting itu sendiri.

E-Voting siap digunakan pada pemilu 2019?

Penggunaan E-Voting dalam pemilu tahun 2014 ini belum siap dari sisi dana. Untuk perangkat teknologi E-Voting dibutuhkan dana sekitar Rp 5-6 Trilyun sedangkan anggaran pemilu tahun 2014 hanya Rp 16 Trilyun. Selain itu kesuksesan penerapan teknologi ini terletak pada kultur masyarakat dalam memberikan hak pilih. Masyarakat berpuluh-puluh tahun sudah terbiasa memberikan suara dengan mencoblos gambar kemudian berganti dengan menyentuh layar atau menggunakan mouse. Hal ini tentunya memerlukan waktu untuk melakukan sosialisasi bahwa ada solusi yang lebih baik dalam memberikan suara yaitu teknologi E-Voting.

Bagaimana penerapan teknologi E-Voting pada pilkada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019? Seperti yang dilansir Sindonews (15/3/2017), Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan penerapan teknologi E-Voting belum bisa dilaksanakan secara nasional dalam waktu dekat. Ada beberapa hal yang masih perlu dipersiapkan sebelum model pemilihan umum berbasis teknologi dilaksanakan. Pertama, soal kesiapan peralatan yang didukung oleh teknologi canggih berimplikasi pada penyediaan anggaran yang cukup besar. Kedua, perawatan mesin yang harus dilakukan secara berkala. Ketiga, menyiapkan SDM yang akan mengoperasikan peralatan E-Voting. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memiliki pendapat lain. Menurut Tjahjo penggunaan teknologi E-Voting memungkinkan untuk dilaksanakan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan tahun 2014 apabila data kependudukan sudah siap. Selanjutnya, aturan E-Voting akan dimasukkan dalam pembahasan RUU Pemilu dengan DPR.

            Penggunaan teknologi E-Voting merupakan salah satu langkah maju dalam sejarah pemilu di Indonesia. Namun demikian, hal sangat fundamental adalah kepercayaan dari masyarakat dalam penggunaan teknologi ini. Merubah paradigma berpikir masyarakat tidaklah mudah. Setelah sekian lama mencoblos/mencontreng, masyarakat “dipaksa” menggunakan layar sentuh/mouse dalam memberikan suaranya. Oleh sebab itu, masyarakat perlu diperkenalkan penggunaan E-Voting melalui sosialisasi yang diadakan oleh KPU. Memang, merubah paradigma berpikir masyarakat memerlukan waktu yang lama tetapi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat jauh lebih penting. Masyarakat menginginkan pemilu yang jujur dan terbebas dari segala kecurangan sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Sehebat apapun teknologi yang digunakan jika tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tentu saja akan sia-sia.

Rudy Tri Hermawan, SE,M.Acc, Ak

Staf BPPKAD Kab. Blora